BANDA ACEH - Polemik pengesahan bendera Bintang Bulan sebagai Bendera Aceh oleh DPRA beberapa waktu lalu, ternyata juga menarik perhatian perwakilan pemerintah Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini terlihat saat Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera, Kathryn Crockart, mempertanyakan persoalan ini dalam pertemuan dengan pimpinan DPRA, di Banda Aceh, Jumat ( 26/4) siang.
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRA Sulaiman Abda, Ketua Komisi A, Adnan Beuransyah, Wakil Ketua Nurzahri, serta Sekretaris Komisi A, M Harun, di ruang kerja Wakil Ketua II.
Kathryn juga mempertanyakan rancangan qanun yang akan dibahas oleh DPRA selama masa cooling down terkait bendera dan lambang Aceh, selama enam bulan ke depan.
Terkait hal ini, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah mengatakan, proses pembuatan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, sudah memenuhi ketentuan. Artinya, tahapan pembahasan raqan itu sudah menempuh mekanisme standar pembuatan sebuah qanun atau perda yang berlaku di Aceh dan Indonesia.
Jika kemudian terjadi polemik, kata Adnan, itu karena masih banyak bawahan dari Kemendagri yang belum memahami arti pelaksanaan dari kekhususan Aceh, yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Adnan juga menyampaikan masih banyak aturan turunan dari UUPA untuk yang belum diterbitkan pemerintah pusat. Antara lain, PP Pelimpahan Kewenangan, PP Pertanahan, PP bagi hasil migas, dan lainnya.
Terkait agenda DPRA dalam masa colling down Qanun Bendera, Wakil Ketua Nurzahri dan Sekretaris Komisi A, M Harun mengatakan, saat ini DPRA sedang membahas beberapa rancangan qanun, antara lain raqan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), raqan RTRW, dan berbagai raqan lainnya yang terkait dengan percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pasca MoU dan UUPA, kata Nurzahri, masyarakat Aceh butuh percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan pendidikan, dan ekonominya. Untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, sudah dilakukan. Tapi yang menjadi kendala saat ini adalah masih minimnya investor asing yang mau menanamkan modalnya di Aceh.
Pimpinan DPRA dan Komisi A itu pun berharap agar Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera bisa membantu mempromosikan Aceh kepada dunia usaha di Amerika Serikat, agar mereka mau datang ke Aceh dan menanamkan modalnya di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Menanggapi ini, Konsul Kathryn Crockart mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Dubes Amerika Serikat di Jakarta. Ia juga meminta anggota legislatif dari Aceh, sering berkomunikasi padanya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. “Misalnya, tentang masalah politik, percepatanpembangunan ekonomi Aceh agar bisa lebih baik lagi ke depan, masalah pendidikan, kesehatan dan sosial budaya lainnya,” ujar Kathryn.(her)
Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/27/konsul-amerika-tanya-bendera-aceh-ke-dpra
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRA Sulaiman Abda, Ketua Komisi A, Adnan Beuransyah, Wakil Ketua Nurzahri, serta Sekretaris Komisi A, M Harun, di ruang kerja Wakil Ketua II.
Kathryn juga mempertanyakan rancangan qanun yang akan dibahas oleh DPRA selama masa cooling down terkait bendera dan lambang Aceh, selama enam bulan ke depan.
Terkait hal ini, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah mengatakan, proses pembuatan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, sudah memenuhi ketentuan. Artinya, tahapan pembahasan raqan itu sudah menempuh mekanisme standar pembuatan sebuah qanun atau perda yang berlaku di Aceh dan Indonesia.
Jika kemudian terjadi polemik, kata Adnan, itu karena masih banyak bawahan dari Kemendagri yang belum memahami arti pelaksanaan dari kekhususan Aceh, yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Adnan juga menyampaikan masih banyak aturan turunan dari UUPA untuk yang belum diterbitkan pemerintah pusat. Antara lain, PP Pelimpahan Kewenangan, PP Pertanahan, PP bagi hasil migas, dan lainnya.
Terkait agenda DPRA dalam masa colling down Qanun Bendera, Wakil Ketua Nurzahri dan Sekretaris Komisi A, M Harun mengatakan, saat ini DPRA sedang membahas beberapa rancangan qanun, antara lain raqan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), raqan RTRW, dan berbagai raqan lainnya yang terkait dengan percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pasca MoU dan UUPA, kata Nurzahri, masyarakat Aceh butuh percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan pendidikan, dan ekonominya. Untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, sudah dilakukan. Tapi yang menjadi kendala saat ini adalah masih minimnya investor asing yang mau menanamkan modalnya di Aceh.
Pimpinan DPRA dan Komisi A itu pun berharap agar Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera bisa membantu mempromosikan Aceh kepada dunia usaha di Amerika Serikat, agar mereka mau datang ke Aceh dan menanamkan modalnya di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Menanggapi ini, Konsul Kathryn Crockart mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Dubes Amerika Serikat di Jakarta. Ia juga meminta anggota legislatif dari Aceh, sering berkomunikasi padanya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. “Misalnya, tentang masalah politik, percepatanpembangunan ekonomi Aceh agar bisa lebih baik lagi ke depan, masalah pendidikan, kesehatan dan sosial budaya lainnya,” ujar Kathryn.(her)
Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2013/04/27/konsul-amerika-tanya-bendera-aceh-ke-dpra
Labels:
News,
Pro kontra bendera Aceh
Thanks for reading Konsul Amerika Tanya Bendera Aceh ke DPRA. Please share...!
0 Comment for "Konsul Amerika Tanya Bendera Aceh ke DPRA"